Terpidana Kasus Surat Perintah Pencairan Proyek Fiktif Dieksekusi ke Rutan Salemba
January 29, 2021 By Cynthia Off

Terpidana Kasus Surat Perintah Pencairan Proyek Fiktif Dieksekusi ke Rutan Salemba

Terpidana masalah korupsi agus imam subegjo dilakukan dan lalui hukuman di lapas salemba. Jakarta pusat. Ini berdasarkan keputusan mahkamah agung ri nomor 1985/k/pid.sus/2012 tanggal 22 november 2012 yang memiliki kekuatan hukum tetap.

 

“setelah tiba di jakarta pada jumat (13/11/2020) malam kira-kira jam 22.00 wib dan seterusnya langsung dilakukan ke dalam instansi pemasyarakatan (lapas) salemba jakarta pusat.” tutur kepala kejaksaan negeri jakarta pusat riono budisantoso dalam penjelasannya. Senin (16/11/2020).

Riono menerangkan. Agus imam subegjo adalah terpidana masalah surat perintah bayar (spm) project fiktif pada unit kerja nonvertikal spesifik penyediaan bahan/perlengkapan jalan dan jembatan direktorat jenderal bina marga departemen pekerjaan umum tahun 2008. Sampai bikin rugi keuangan negara capai rp 8.8 miliar.

“atas tindakanya. Terpidana juga sudah diputus dan dipastikan bersalah lakukan tindak pidana korupsi seperti dalam tuduhan subsidiair pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 mengenai pembasmian tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dengan dijatuhkan hukuman pidana sepanjang 2 tahun penjara dan denda sebesar rp200 juta subsidiair tiga bulan kurungan.” terangnya.

Awalnya. Agus imam subegjo yang sudah masuk di dalam daftar penelusuran orang (dpo) dan dipastikan buron. Juga sudah sukses diringkus oleh team taburi kejaksaan tinggi dki jakarta bersama team intelijen kejaksaan negeri kabupaten magelang di daerah kabupaten magelang. Propinsi jawa tengah pada jumat (13/11/2020).

“sesudah dijumpai kehadiran tersangka di seputar jalan kutub ambarawa. Magelang dan yogyakarta. Team taburi juga sukses tangkap dan amankan yang berkaitan tiada perlawanan di daerah kabupaten magelang.” katanya.

Dijumpai jika terpidana sudah bisa dibuktikan secara resmi dan memberikan keyakinan salah gunakan wewenang yang ada di kedudukannya sebagai kepala seksi daftar ii pada kantor servis daftar negara (kppn) jakarta ii dengan tidak lakukan riset secara dalam pada dokumen spm no.00155/440372/xi/2008 tanggal 19 november 2008.

Hal tersebut dapat dikerjakan. Karena tidak diturutinya dasar ketentuan direktur jenderal daftar no. 66 tahun 2005 dan keputusan direktur jenderal daftar no. 297 tahun 2007 tanggal 28 desember 2007 mengenai standard proses operasi/standar operating procedures kppn. Sampai tanda-tangani sp2d pada spm fiktif atas pekerjaan yang kontraknya dipalsukan dan tidak ada penerapan kerjanya oleh pt. Surya cipta berkilau.

“hingga memberikan keuntungan seseorang yakni kurniawan sebagai direktur oleh pt surya cipta berkilau atau korporasi yakni pt surya cipta berkilau yang menyebabkan rugi keuangan negara sejumlah rp 8.824.221.000. Sama hasil penghitungan rugi negara oleh bpkp perwakilan dki jakarta no.sr-1001/pw09/5/2011 tanggal 8 februari 2011.” tutur riono.