Mensos Tak Mau Penerima Bansos Hanya Itu-Itu Saja
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara minta korps-nya mengupdate Data Terintegrasi Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, sekarang ini ada 400 kabupaten/kota yang tidak mengupdate data yang menerima kontribusi sepanjang lima tahun.
Mengakibatkan, yang menerima bansos (bantuan sosial) tidak alami perombakan dan cuman bergelut pada barisan orang miskin “itu-itu saja”. Dengan pembaruan data ini, Kemensos akan keluarkan yang menerima kontribusi yang tidak akan masuk kelompok miskin.
“Jangan piara keluarga itu-itu saja yang peroleh bantuan. Jangan sebab ada paket,” kata Juliari diambil dari tayangan persnya, Selasa (17/10/2020).
Tentang hal selama ini pemerintahan lewat Kemensos sudah menggulirkan beberapa bansos untuk menyejahterakan keluarga miskin dan rawan miskin. Dimulai dari, Kontribusi Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Keinginan (PKH), sampai Kontribusi Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terimbas Covid-19.
Ia mengutamakan jika pemberian kontribusi harus penuhi konsep keadilan. Juliari menyaksikan ada beberapa masyarakat yang sesungguhnya pantas terima bantuan sosial, tetapi tidak terdata.
“Kita jangan piara orang miskin. Kita kasih “kandang” itu-itu saja,” sebut Mensos.
Karena itu, pemerintahan akan lakukan inovasi buat membenahi data yang menerima bansos pada 2021. Data seputar 15 juta Keluarga Yang menerima Faedah (KPM) yang sekarang ini sudah terima Program Sembako akan dicheck ulangi.
“Saya meminta pada dirjen-dirjen supaya disaksikan kembali data yang menerima BPNT. Janganlah sampai yang telah kelamaan dari jaman raskin, rastra, masih terima lagi,” terang Juliari.
Disamping itu, Kemensos akan menyarankan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) supaya beberapa daerah yang tidak lakukan penyempurnaan data kemiskinan mendapatkan pengurangan dana-dana dari pusat. Juliari memperjelas perlakuan ini bukan teror, tetapi untuk memberikan motivasi ke wilayah.
“Tahun depannya bakal ada pemutakhiran DTKS. Bisa banyak stock keluarga yang kita tolong, jadi tidak ada fakta itu-itu saja yang kita tolong,” tutur Mensos.
Saat itu, Dirjen Perlakuan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menambah, gagasan pembaruan data pada 2021 harus dipandang seperti momen bernilai untuk wilayah. Pencatatan nasional akan meliputi 41 juta keluarga, naik dari sekarang ini sejumlah 29 juta keluarga.
“Karena itu gunakan ini jadi momen untuk meng-up date data. Jika tidak miskin, semestinya kemiskinan bisa dieliminir,” papar ia.
Sekarang ini, yang menerima faedah mendapatkan kontribusi sejumlah Rp 200.000 tiap bulan. Dengan uang itu, Asep menyebutkan mereka dapat membeli beras untuk kecukupan pangan sepanjang sebulan.
“Mereka bisa juga membeli telur untuk menolong pengurangan stunting,” tandas Asep.
Pemerintahan lagi berusaha jamin keberlangsungan hidup warga terimbas pandemi Virus Corona atau Covid-19, terutamanya di bidang ekonomi. Diantaranya lewat pendistribusian bansos (bantuan sosial) untuk semua keluarga baik di Jabodetabek atau di lu…